QUO VADIS kah INDONESIA ? IP-KI DAN UNITI GELAR DISKUSI KEBANGSAAN

Jakarta Museum Nasional , 7 Agustus 2019
Diskusi Kebangsaan tentu sudah tak asing bagi kita yang mengikuti jejak langkah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) dan UNITI, gerakan “mempersatukan Indonesia” oleh Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa (YSPB). Untuk kali ketiga, IP-KI dan UNITI akan membuka ruang bagi semua kalangan untuk menyuarakan keresahan, menyerukan pendapat, dan menyikapi gejolak bangsa dan negara, tentunya di dalam koridor Konstitusi NKRI: Undang-Undang Dasar 1945; butir-butir Pancasila; dan landasan Bhinneka Tunggal Ika.

Diskusi Kebangsaan ini dihadiri oleh beberapa narasumber antara lain , Ketua IPKI  Bambang Sulistomo, Baskara Sukarya, Romo Magnis Suseno, Bomer Pasaribu, Prof. Dr. Matondang, Budi Santoso perwakilan dari KPK, Prof. Dr. Anhar Gonggong, HS. Dilon, Hadi Purnomo, Wawan Hari Purwanto.

Dalam kesempatan ini Baskara Sukarya menyatakan. " Kali ini, Diskusi Kebangsaan akan mengangkat tema bertajuk “QUO VADIS INDONESIA?” Terdengar sangat pesimis, Seakan-akan negeri ini tengah tersesat atau terombang-ambing? Memang begitulah adanya. Maka dari itu, diperlukan suatu sikap revolusioner dalam menghadapi dan mencari solusi terhadap tantangan terbesar bangsa ini, yaitu radikalisme dan korupsi. Saat ini, masuk dan berkembangnya berbagai ideologi asing dan mengakarnya praktik korupsi mengancam persatuankesatuan bangsa dan negara. Sejak tahun lalu, banyak beredar kabar bahwa lingkungan kampus, yang seharusnya menjadi salah satu penangkal, justru telah terpapar paham radikal; akhir-akhir ini Menteri Pertahanan juga membenarkan sedikitnya 3% TNI sudah tidak lagi berpedoman pada Pancasila. Bahkan, menurut data Kemenhan, radikalisme telah merasuki tiap tubuh penyelengara negara, termasuk pegawai negeri. Selain itu, beragamnya permasalahan pasca pesta demokrasi kemarin, tersendatnya upaya reformasi birokrasi, dan sistem pendidikan yang belum eflsien dalam memupuk nasionalisme dan sikap bela negara juga perlu menjadi perhatian serta kekhawatiran kita bersama.

Mempertimbangkan kegentingan tersebut, keterlibatan para narasumber yang memiliki pengalaman, kepakaran, dan kapasitas dalam aktivitas keseharian sebagai bagian dan/atau di luar dari penyelenggara pemerintahan merupakan satu kesatuan menemu-kenali proses keberimbangan bagi seluruh elemen bangsa yang hadir dalam Diskusi Kebangsaan kali ini. Berbagai solusi akan ditawarkan dalam diskusi ini, antara lain: sistem pendidikan sebagai upaya untuk meredam radikalisme; aspek ketauladanan dalam perwujudan butir-butir Pancasila yang tercermin dalam tiap sendi ,kehidupan bermasyarakat; hingga kemajuan teknologi informasi-komunikasi yang akhirnya men-digitalisasi pemenuhan kebutuhan hidup individu.

Yang terpenting dari semua ini ialah budaya gotong-royong wajib dihidupkan kembali, seperti sedia kala, toleransi harus selalu dijaga dan ditingkatkan, dan keadilan sosial harus diwujudkan dalam penegakan hukum sehingga semangat juang dan rasa cinta terhadap tanah air setiap Warga Negara Indonesia dapat kembali bangkit ".


Didalam kese.patan yang sama Bambang Sulistomo menyatakan , " Saya tidak pura-pura,  hukum dan keadilan menjadi barang dagangan,  jabatan pun bisa jadi barang dagangan.  Lihat Pengadilan Tipikor. Contoh yg lain,  seseorang untuk menjadi Rektor harus membayar 5 miliar. Itu baru satu Kementerian, bagaimana dengan kementerian-kementerian yang lain. Yang paling diincar oleh para pekerja adalah Kementerian yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.  istilahnya kerja-kerja " basah " ,

Dampak dari ketidak tegaknya hukum adalah krisis kepercayaan. Kita harus bicara dengan pemerintah bahwa langkah pertama adalah menegakkan hukum di segala Lini pemerintahan dan menegakkan keadilan. Kalau tidak,  jual-beli hukum dan  keadilan mengakibatkan korupsi,  korupsi mengakibatkan kemiskinan, kemiskinan mengakibatkan ketimpangan sosial , ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Krisis kepercayaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan menjadi Gejolak politik.

 Gejolak politik bisa terjadi apa saja. Di dalam Gejolak politik orang salah menjadi benar dan orang benar menjadi salah.  Inilah akibat jual beli keadilan dan hukum. Bagaimana mencegah itu semua,  sistem sosial itu harus tegak dan Tegar jika normanya dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana menimbulkan kepercayaan rakyat yaitu melindungi rakyat. Sistem dan norma itu membawa kemajuan pada rakyat sistem dan norma ditegakkan akan membawa kebaikan.  Nah kalau tidak dipercaya ketimpangan sosial akan terus terjadi. Rakyat harus diberikan hak-haknya,  yaitu kedaulatan . Berilah rakyat untuk mengawasi segala sistem yang ada di pemerintahan termasuk masalah hukum dan keadilanm  Dengan demikian  martabat dan harkat bangsa tetap terjaga." Demikian tegas Mas Bambang Sulistomo.