PANJA MRPB Mengawal Aspirasi Suku SUMURI Tinjau Kembali Harga Tanah 15 Rupiah Permeter

Julianus Thebu SS.MSi

Jakarta,
Masyarakat adat suku Sumuri marga Sowae kabupaten teluk Bintuni Papua Barat memohon kepada perusahan British Petroleum untuk memberikan pekerjaan dalam pengelolahan limbah metal di kampung halamannya yang sudah terjual. seharga Rp.15,-/ meter. Beberapa puluh tahun yang silam.
Daerah yang sebelumya menjadi tempat mata pencarian di pesisir maupun daratan di wilayahnya . Daerah yang sudah terjual itu sangat bermanfaat bagi para masyarakat nelayan  mencari makan . Tapi ketika terjadi aktifitas  BP/ British Petroleum melakukan penambangan di bekas tempat tinggal Suku Sumuri marga Sowae, masyarakat  tidak bisa lagi mencari nafkah yang bersumber dari hasil kekayaan alam Mereka. Mereka kini memohon kepada pihak BP   untuk memberikan pekerjaan dalam pengelolaan limbah metal.

Julianus Thebu SS.MSi perwakilan dari MRP (Majlis Rakyat Papua) secara gamblang menandaskan,"
" Memang BP (British Petroleum)  sebagai pelaksana tapi yang bertanggung jawab penuh dan peduli adalah SKK Migas. Negara harus bertanggung jawab serta Peduli. Terhadap masyarakat sekitar pabrik untuk mendapat dampak positif dari pembangunan investasi. Jika menilik  Harga tanah / dihargai Rp.15.- permeter sangat membuat orang bertanya tanya saat ini.  Kami MRP pun melakukan pendampingan serta berharap ada peninjauan ulang terkait harga tanah tersebut".

" Kemudian kalau ada pekerjaan pekerjakan yang diminta masyarakat, contohnya seperti pengolahan limbah metal itu harus diperhatikan. Kalau memang masyarakat bisa mengerjakan kasih saja masyarakat. Mungkin mereka tidak bisa melakukan pengolahan secara langsung, tapi mereka punya rekanan rekanan serta bapak angkat yang punya pengalaman dalam hal pengolahan limbah dan bersertifikat. Saya pikir tidak adalah untuk bilang mereka tidak bisa mengolah limbah.
Saat ini masyarakat masih diam. Karena adat Papua yang masih kental menghargai sesama. Tapi  bagi saya jangan seperti itulah. jangan karena masyarakat adat diam kemudian didiamkan saja.  kemudian suatu saat masyarakat pasti marah. Pada akhirnya BP. akan terganggu.  Investasi terganggu serta negara pasti rugi. Karena asetnya adalah migas".
" Terkait dengan pekerjaan yang di minta oleh masyarakat soal mengolahan sampah/ limbah metal. Kita MRP bersama masyarakatadat setempat sudah mengurus serta mengawal masyarakat selama 1 tahun hingga saat ini. Dengan BP Bintuni kita sudah bicarakan. Tapi hasilnya tetap sama yaitu mereka/ pihak BP mengatakan sedang di proses. Setiap kami tanyakan selalu jawabnya "sedang di proses". Terang Julianus.

" pada suatu ketika masyarakat ikut lelang terbuka . Namun sampai saat ini belum . Bahkan dari pijat BP menyampaikan bahwa saat ini sedang focus di pembangunan Train 3. Karena tahun 2023 BP harus mengeksport/ menjual minyak karena pembelinya sudah siap.
"Bagi kami itu urusannya BP. Tapi paling tidak BP harus menyampaikan hasil lelang terkait pengelolaan limbah kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu apakah proses lelang  ditunda atau dibatalkan.
Harus di informasikan. Sehingga masyarakat tidak bertanya tanya. Kami pihak MRP sebagai wakil masyarakat suku Sumuri bisa menjadi tempat sasaran masyarakat. Masyarakat pasti bertanya kepada MRP masalah upaya MRP dalam memperjuangan nasib masyarakat. Kita belum bisa memberikan jawaban, pasti masyarakat akan menyalahkan MRP. Jelas masyarakat adat Sumuri Menyalahkan kita, mungkin di bilang "MRP kerja apa".
Kami berharap kepada pihak BP memberikan jawaban tertulis dan disampaikan kepada masyarakat ".

" Sampai ini MRP atau masyarakat adat belum menggunakan jalur hukum. Kita didalam ruang lingkup musyawarah . Tapi MRP sudah membentuk Panja. Paniti kerja. Walaupun belum aktifitas penuh karena terbatas dengan pembiayaan. Kami pihak MRP masih sebatas surat menyurat saja. Sementara ini langkah langkah hukum belum dilakukan. Tapi kami berharap media bisa membantu dalam hal informasi terkait harapan harapan masyarakat untuk menyelesaikan masalah masyarakat suku Sumuri marga Sowae ". Tandasnya.

Julianus Thebu juga menuturkan harapannya kepada pak Presiden Jokowi, "Sengaja saya berani untuk menyampaikan soal ini datang ke  Jakarta, Karena saya tahu pak Presiden Jokowi punya hati untuk masyarakat Papua. Pak Jokowi tahu bahwa investasi sangat penting dalam menambah devisa negara. Serta APBN sangat penting dalam pembangunan infrastruktur, sehingga kontribusi orang Papua kepada negara sangat besar. Saya yakin Pak Jokowi tidak menutup mata. Dan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan Arif dan bijaksana. Semoga melalui jalur media ini bisa mngabarkan ke berbagai lapisan masyarakat". Harap Julianus.