Doly Sangadji SH. Kudeta Terhadap Ketum PPP Inkonstitusional & Bersifat Parsial

Doly Sangadji SH. Ketua umum DPP. Pemuda Persatuan PPP.

Jakarta,

PPP adalah partai besar. Rumah besar bagi sebagian bangsa Indonesia pecinta partai yang berlambangkan Ka'bah. 

Jelang pemilu 2024 merupakan satu situasi yang mendorong   setiap partai politik untuk mencari perhatian masyarakat. 

Dalam  kesempatan ini jurnalis postjakarta mewawancara ketua umum DPP. Pemuda Persatuan  Doly Sangadji SH.disela kegiatan Diklat anggota dewan PPP di hotel redtop Jakarta.

Berikut petikannya,

Perseteruan yang terjadi di internal ppp menjadi hal yang sangat  sayangkan, kiprah partai PPP dibawah kepemimpinan ketum PPP  kanda Suharso Monoarfa berjalan baik-baik saja sehingga konsolidasi menjelang pemilu 2024 pun begitu gencar dilakukan dengan baik, sebagai Badan Otonom Partai PPP tentunya heran dengan situasi begini,karena sangat disayangkan jika kepemimpinan kanda ketum Suharso monoarfa dimutilasi ditengah jalan,anggaplah ini adalah bentuk pencideraan terhadap sistem  kepemimpinan dan aturan PPP.

Saya selaku ketua umum pemuda persatuan begitu heran dengan tindakan yang diambil oleh para petinggi partai yang berlambamg kabah ini,etika kepartaian tidak lagi dipakai dalam meluruskan dan mengejewantahkan pola kepempinan di PPP, contohnya seperti semalam pas acara pembukaan Diklat Anggota DPRD tingkat 1,dan 2 kelihatanya tidak steril karena banyak suara dan sorak-sorak yang dikeluarkan oleh sebagian besar Peserta diklat anggota dewan PPP di hotel redtop dengan menolak keputusan mem PLTkan ketum PPP baru,dan memanggil nama ketum suharso monoarfa untuk membuka acara itu, ini artinya apa bahwa di sebagian besar tingkatan cabang kabupaten/kota belum mengetahui situasi yang diputuskan melalui mekanisme mukernas yang tidak sah itu.

Kami pemuda persatuan berharap kepada para petinggi PPP untuk tabayun kembali,mengambil langkah dan membawah PPP ini lebih progresif jangan terlalu memeliharan kisruh dan konflik PPP sehingga dgn kondisi begini akan berdampak pada keikutsertaan PPP pada kontes demokrask pemilu 2024 nantinya.

Saya bisa katakan bahwa ini adalah gerakan parsial yang kemudian menginginkan kepemimpinan baru di tubuh DPP PPP,tapi bukan caranya begini caranya adalah kembali kepada AD/ART PPP dgn melihat pasal 59 dan pasal 60 kedua pasal ini mempunyai interprestasi dan analogi hukum yang berbeda dengan kewenangan forum yang berbeda.olehnya itu saya ingin memgingatkan kembali marilah para petinggi partai ini segera melakukan rekonsiliasi politik di tubuh PPP jangan gadaikan kepentingan politik parsial anda lalu anda mengabaikan kepentingan partai yang begitu besar terutama PPP menghadapi pesta politik pemilu 2024 ".