KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENJADI HAL YANG STRATEGIS BAGI INDONESIA.
Perlindungan Konsumen (PK) telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun sejak disahkannya UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). selama kurun waktu tersebut terjadi dinamika perkembangan isu dan prinsip-prmsip PK baik di tlngkat Nasional maupun internasional. Untuk dapat melaksanakan PK sesuai dengan dinamika yang lerjadi dan akan terjadi. maka "Integrilas PK hanya dapat terwujud bila Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUUPK) yang (engah disusun mampu mengakomodir sebesar-besarnya konsekuensi dari dinamika transaksi, secara berkeadllan dan konstruktlf, termasuk dan terutama dinamika transaksi berbasis ekonomi digital. Sejatinyanya ekonomi digital bukan semala e-commerce. Kemasa depan, ekonomi digital adalah perpaduan Big Data, Connectivity, dan Artificial Intelligent (A/)". disampaikan oleh ketua BPKN Ardiansyah Padman dalam konferensi pars, selasa, 2 Juli 2019.
Berbagai insiden transaksi yang terkalt perlindungan hak konsumen di tanah air membuktkan adanya disrupsi Itu. misalnya. Insiden perlndungan hak konsumen ( juga driver) transportasi onllne, lnsiden perlindungan hak konsumen pesena asuransi kesehatan; maupun Insiden perlindungan hak konsumen perdagangan barang dan jasa online. Apabila disrupsi dibiarkan bukan hanya masyarakat yang akan dirugikan, namun juga Negara sebagai penerima pajak atas transaksi tersebut yang merupakan stakeholder utama didalam kesejahteraan rakyat.
Dengan mencermati dan menseksamai dinamika di atas. kami menengarai bahwa pengaturan terintegrasl atas upaya PK bukan Iagi menjadi pilihan, dan perlu segera memperoleh perhat an dn dalam substansi RUUPK. Pembahasan kerangka awal Voluntary Peer Revuew (VPR) akan dllakukan melalui sidang IGE Consumer Protection Law and Policy yang akan dlselenggarakan pada 8-9 Juli 2019 di Jenewa. beberapa point catatan BPKN dlharapkan dapat disusun dan disampaikan rekomendasi subtansi. kelembagaan dan administratf yang mumpum bagI perumusan RUUPK adalah:
l. Penimbangan yang menjadi landasan Indonesia melakukan kerjasama dengan UNCTAD guna membangun pengaturan yang bermtegritas. termasuk sebagai tumpuan PK di era ekonomi digital.
2. Perlunya upaya mengetahui peta pelaksanaan UUPK saat ini. sebagai basis rekomendasi penyempurnaan di RUUPK ke depan.
Edlb Muslim selaku Anggota Komisi ll BPKN menambahkan "Pemerintah harus mengambi/ langkah segera unruk mengakomodirledakan inSIden PK yang berpotensi terjadi dipenjuru tanah air“.
INDONESIA TIDAK BOLEH TERTINGGAL.
Era Ekonomi Digital. PK menjadi prasyarat daya saing ekonomi suatu bangsa. Kehadnran era ekonomi digital merupakan keniscayaan. BPKN menseksamai bahwa dinamika ekonomn dlgtal, telah dan akan terus mempengaruhi proses produksi. distrubusi. transaksi dan post transaksi di dalam masyarakat. Karenanya menjadl tugas BPKN di era ekonomi digital ini untuk menjaga kehadiran Negara dalam melindungi transaksi berbasis digital yang dilakukan oleh konsumen. Sebagaimana diamanatkan oleh konstltusi. Negara RepublIk lndonesna bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehldupan bangsa dan mehndungi segenap tumpah darah lndonesia.
'Dalam konteks ini perlindungan segenap tumpah darah kira artikan
sebagai keamanan. keselamatan, kesehetan, kenyamanan masyarakat, dalam hal ini sebagai konsumen. Berkenaan dengan Inf. upaya PK nasional, yang harus kita baca sebagai upaya perimdungan penumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia ", ujar Ardiansyah.
Negara Indonesia dengan luasan wilayah 1.905 juta km2 dan Jumlah penduduk yang mencapal 265 juta jiwa tahun 2018. lndonesua terlalu besar tanpa kehadiran negara mengenda likan ekonomi berbasis big Data. Bagalmana pun indonesia adalah pasar ke empat terbesar di dunla Sistem transaksi berbasis Big Data ini berpo1ensi membangun segmen-segmen industn atau usaha baru di berbagai bidang yang vital seperti kesehatan. obat. pangan. Fin Tech.
Leblh Jauh pemanfaatan 819 Data membuka ruang yang Iuas bagi sang Pemilk 89 Data untuk membangun produk-produk baru yang kemudian berpotensi membentuk pengendahan pasar secara hamplr mutak. Artinya terdapat kecenderungan pemillk Industn 89 Data membentuk dnamlka ekonomi yang olgopolistlk dan bukan tdak mungkin monopolistlk. Pada saat yang sama. lndonesia menghadapi tuntutan global untuk bergerak cepat termasuk dan terkait dengan berbagai kerjasama perjanjian internasional. dari sisi PK. muara dari fenomena dlatas adalah hilangnya kedaulatan konsumen dalam memperoleh hak-haknya.
EKONOMI DIGITAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dalam upaya pemenntah merumuskan rancangan UUPK, rancangan undang-undang data pribadi dan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 82 tahun 2012, BPKN telah merekomendasikan kepada Bapak Presi den RI pada bulan Januarl 2019 beberapa hal sebagalmana berlkut:
1. Data dan informasi transaksi yang menyangkut kepentingan indonesia merupakan aset negara dan Ialu lintasnya dlkendalikan oleh otontas Republik Indonesia.
2. Seluruh bldang usaha yang menggunakan sistem elektronik harus terkoneksi dengan backbone telekomunikasi yang dlkuasai negara.
3 Data dan informasi yang dapat dlproses, di olah dan dlsimpan di luar juridikasi hukum repubhk Indonesia dapat diselenggarakan hanya setelah mempertimbangkan kepentlngan nasional
Ardlansyah menambahkan, 'Banyak negara memahami bahwa penguasaan Ia/u Imtas data den mlormash akan mempengaruhi kedau/alan dan kelahanan 3031a], polIt/k, hukum, ekonomi dan ekologl negara yang bersangkutan. Ekonomi digital mempengaruhi PK dari aspek kepast an hukum dan keberadaan ja/ur pemu/Ihan hak konsumen".
LANGKAH PROAKTIF EDUKASI PK OLEH SEMUA PIHAK. PEMERINTAH. DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.
Tahun 2018 BPKN melakukan survey strategi komunlkasi terhadap pemahaman PK dl berbagai kota d1 lndones a. survey dllakukan dlantaranya kepada pemenntah. konsumen. dan pelaku usaha, survey dllakukan kepada responden dengan kategori us‘a'
use 17 sd 25 th (31%). 26 sd 35 th (32%), use 36 sd 45 th (16%). USIa 46 sd 55 th (13%). us a>55 th (7.2%). Data ini merupakan demografl pembaglan usia responden. dari hasll survey §trateg komumkas: yang dllakukan tahun 2018. sumber responden leblh tertank mencan mformas: alaupun benta melalui med1a sos al sebanyak 97% dan juga youtube 91% Tentunya perkembangan teknologl yang klan pesat, pada kenyataannya juga turut menyapkan aphkasn media sosial dan mulal menggeser posisl media lama dalam penyampauan informasi. Media sos al
blsa dnakses kapan dan dlmana saja dan memillki sumber tanpa balas membuat possnya menjadn leblh mendomlnasi.
Berdasarkan penelman Januarl 2018 yang dllakukan We Are Somal yang berkerjasama dengan Hootsuuke. darn total populasi dI Indonesia yang mencapal 265,4 juta lea menyebutkan bahwa 130 juta orang Indonesta terbllang aktnf dl medla soslal (Medsos) Youtube merupakan sa ah satu bentuk medua soslal berbass video yang mulal nalk daun sejak 5 tahun yang Ialu Tlap han pengguna Youtube bisa menonlon ratusan juta yam Video dan menghaslkan millaran kall penayangan Youtube menjangkau pemlrsa rata-ra1a berusa 18 sampal 34 tahun Beragam komen Video 13153 d akses dalam Youtube. mulal dari Musxk. Fllm. Berlta dan InformaSI, Olahraga. Gaya hcdup, Gam ng, dan VLOG. VLOG pada awalnya menjadl sarana unluk mengekspres kan dun dan pendapa‘ kepada pubhk Maraknya VLOG dl meda 50$ 31 menjadl tontonan rutn para anak muda.
Sebagau upaya mengedukasl konsumen‘ BPKN mencoba memenuhl harapan konsumen dengan melakukan sosiallsasi dan edukasi melalui Iomba video/vloger yang mana harapannya bsa
meningkatakan pemahaman tentang PK. Selain itu. Lomba VideoNlog merupakan Iangkah penting untuk meningkatkan kesadaran semua pihak' untuk memperluas pemahaman Perlindungan Konsumen oleh semua pihak (Pemerintah, Dunla Usaha dan Masyarakat).
Arief Safari, Koordinator Komunikasi dan Edukasi BPKN menyampaikan, "’Pada pa'gr m: BPKN melaunching lomba video bagi kalangan milenial sebagai Iangkah prgakfzf edukasz konsumen: Selam ben‘ujuan untuk edukasi konsumen, juga berwjuan unthk menjadikgn “Vloggers seboaga: Promoter BPKN dafam menyuarakan Isu-Isu PK. Kaum milema! btsa menjadl pahlawan d1 era ekonomi digitai dengan share informasi yg bisa mencerdaskan konsumgn, (gnpa haru; mengangkat bambu runcing. "Informasil dan registrasi tentang Iomba buse} dl akses d! httpsrlllombavlog.bpkn.go.id sedangkan periode Iomba dimulai tanggal 02 Jqu 20.19.38mpal dengan tanggal 13 Agustus 2019 sebagai batas akhir upload. "Kepada kaum milemal yang menjadi konsumen dan juga sebagai pengguna media sosial sepem' Youtube, Facebook, lnstagram kiranya dapat memanfaatkan media sosial untuk mencerdaskan konsumen agar {ebm berdaya dengan menuangkan ide dan pikiran terkait isu PK dalam Iomba video int". tambah Arief.
Masyarakat pun mulai beri'novasi melihat aspek teknologi informasi di era modern seperli Ini sangat berpengaruh pada pola kehidupan konsumen. Perubahan pola serta selera akan kebutuhan konsumen menuntut mereka untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan kebutuhan dari berbagai macam barang atau produk yang ditawarkan. Teknologi informasi ini pun sudah melekat pada kehidupan manusia guna memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi antar satu sama |ain. “Teknologi informasi juga menawarkan berbagai macam dampak posm'f namun ridak dapat dihindari puia bahwa terdapat sisi‘ negatif yang dihasilkan oIeh teknoiogi
informasi inf, sehingga konsumen harus Iebih selektif lagi pada pengaruh perubahan tersebut". pungkas Ardiansyah.
(Red)
