Jakarta 29 agustus 2019,
Ditengah tengah rapat Pokja IPKI terkait kerusuhan Papua diruangan sekretariat DPP IP-KI jakarta , Ketua Umum IPKI berbagi pandangan mengenai peristiwa surabaya yang berlanjut ke kerusuhan di Papua, "
Apapun dan siapapun pasti bisa menjadi memantik gejolak gejolak di Papua. OPM pasti dapat pemantiknya.
Bangsa ini harus dapat mengukur apakah dengan terjadinya Malang dan Surabaya harus di cari sebab sebabnya. Harus bisa menggali kenapa bisa ada anggapan rasisme hingga menimbulkan kerusuhan.
Tapi juga apakah ada orang yg membawa bendera lain harus dilihat. Apakah yg membawa bendera itu warga negara Indonesia atau warga negara lain. Kalau mereka warga negara kita kenapa mereka membawa bendera asing. Kalau itu warga negara kita berarti mereka melakukan gerakan gerakan separatis. Kita tidak ingin ada gerakan separatis di Indonesia. Orang orang yg ingin memisahkan diri dari Indonesia , ingin menggulingkan pemerintahan yang sah itu adalah usaha makar. Mereka menurunkan bendera merah putih dimana mana di tanah Papua. Kita sangat sayangkan itu.
Sikap IPKI ( Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia ) terkait kasus kerusuhan di Papua dalam bentuk pernyataan sikap . Dan akan kami hadapkan ke MENKO POLHUKAM dalam waktu dekat ini.
Memang ada keragu raguan di pemerintah kita apakah akan melakukan pendekatan pendekatan seperti apa kepada masyarakat Papua.
Saya usulkan kepada pak Jokowi agar pak Jokowi segera datang ke Papua , saambial bakar batu di tepi pantai, ramah tamah dengan masyarakat papua. Dengan pemerintah daerah, pemuka adat dan pemuka masyarakat Papua, mahasiswa mahasiswa.
Hubungan bilateral dengan negara negara tetangga serta wilayah pasifik pun harus openshif.. membina hubungan bisnis dan misi misi kesenian serta kebudayaan .
Pemerintah pusat sudah memberikan dana Otsus dan pembangunan di Papua 118 Triliun / tahun. 28 T buat dana Otsus dan 90 T untuk dana pembangunan setiap tahunnya. Jakarta yg penduduknya 10 juta lebih kurang .
Timbulnya gerakan gerakan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap upaya pemerintah dalam membangun Papua dengan jumlah dana 118 T. perlu dipertanyakan kenapa. Sepertinya masyarakat Papua tidak menikmati dana itu. Kondisi inilah yg dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah di tanah Papua
Padahal Dari sisi pendidikan banyak mahasiswa mahasiswa yg melakukan jenjang pendidikan baik didalam dan diluar negeri sdh mendapatkan bea siswa. Pembangunan infrastruktur serta sarana umum. Sekarang harga bensin sudah sama dengan wilayah Jawa.
Kita sudah biasa mendengar kisah politik rekayasa. Bisa saja benar bisa saja hoax, bisa fitnah bisa tidak, jika benar ada kisah rekayasa dalam peristiwa isue rasial di Surabaya hingga berdampak keseluruh Papua polisi harus membongkar . Kalau ada tindak pidana ya diadili. Jangan tebang pilih.
Separatis bisa hidup jika ada ketidakpuasan.
OPM bisa bergerak dan subur karena ada isue bahwa rakyat Papua tidak merasakan/menikmati dana Otsus dan pembangunan dari pemerintah Indonesia sebesar 118 triliun/ tahun. " Demikian tandas Bambang Sulistomo.
